SEJARAH INDONESIA
SEJARAH
I. Kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)
¤ Persetujuan KMB mengahsilkan akan dibentuknya suatu negara federal yakni Negara Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari negara-negara bagian yakni:
Republik Indonesia
Negara Sumatra Timur
Negara Sumatra Selatan
Negara Pasundan
Negara Jawa Timur
Negara Madura
Negara Indonesia Timur
9 kesatuan yang berdiri sendiri (KalBar, Kaltim, Bangka, Belitung, Riau, dan JaTeng)
¤ Dalam kabinet RIS hanya ada dua orang yang mendukung sistem federal di Indonesia yaitu Sultan hamid dan Anak Agung Gede Agung. Dan yang lain lebih mendukung sistem NKRI.
¤ Eksistensinya negara federal sangat bergantung pada kekuatan militer Belanda.
¤ 19 Mei 1990 diadakan persetujuan antara RIS dengan RI untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. RIS diwakili oleh Moh. Hatta sedangkan RI diwakili oleh dr. Abdul Halim. Dalam persetujuan itu, NKRI akan dibentuk oleh RIS bersama sama RI di Yogyakarta. Kemudian dibentuk panitia gabungan panitia gabungan RIS dan RI yang bertugas merancang Undang - Undang Negara Kesatuan dan dipimpin oleh Prof. Dr. Soepomo. UUD NKRI mengandung unsur – unsur dari UUD 1945 dan UUD RIS.
¤ 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Rancangan UUD menjadi UUD Sementara yand kemudian lebih dikenal dengan UUDS 1950.
¤ 17 Agustus 1950 RIS resmi dibubarkan dan bentuk NKRI dengan UUDS 1950 lebih dikenal konstitusinya.
Merebut Kembali Irian Barat
Sebagian besar negara boneka bentukan Belanda telah kembali ke NKRI, tetapi wilayah RI belum utuh karena wilayah Irian Barat masih dikuasai oleh belanda. Pemerintah RI melakukan banyak cara agar Irian Barat kembali ke NKRI.
¤ Perjuangan Diplomasi
Usaha ini telah dimulai sejak kabinet pertama di NKRI(1950), namun selalu mengalami kegagalan.
Masa kabinet Ali Sastroamidjojo I masalah Irian Barat dibawa ke PBB, namun tidak ada hasil.
1955, pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo II membatalkan seluruh persetujuan KMB .
19 Agustus 1956 diresmikan pembentukan provinsi Irian Barat, ibu kotanya Soa Siu di Tidore dengan gubernur Zainal Abidin Syah.
1960 pemerintah RI menyatakan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.
¤ Konfrontasi Ekonomi
Bidang perekonomian pemerintah NKRI melaksanakan konfrontasi terhadap segala aktifitas perekonomian Belanda . yang diawali dengan aksi mogok para buruh di perusahaan – perusahaan Belanda.
Terjadinya aksi pengambilalihan aset perusahaan Belanda di Indonesia. Bank Escomto diambil alih pemerintan Indonesia dan Netherlandsche Handel Maattschappij NV diubah menjadi bank Dagang Negara.
¤ Tri Komando Rakyat (TRIKORA)
19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah untuk pembebasan Irian Barat yang kemudiian dikenal dengan istilah TRIKORA.
Isi TRIKORA:
1. Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan kolonial Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. bersiaplah untuk mobilisasi umu mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.
¤ Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA)
Dari perjanjian New York, sebelum akhir tahun 1969 Indonesia wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakya(pepera) di Irian Barat pada Juli 1969. Hasil pepera menyatakan Irian Barat masih tetap ingin bersatu dengan RI.
0 komentar:
Posting Komentar